Oleh : Fitria Yuseva, S.H. / Mahasiswi Magister Kenotariatan Unja
OPINI – Notaris dalam sistem hukum Indonesia, memegang peranan yang sangat penting dalam melakukan tindakan hukum tertentu yang memerlukan otentikasi dan pembuktian formal, seperti pembuatan akta otentik. Notaris memiliki wewenang untuk menyusun akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat di mata hukum, dan oleh karena itu, posisi notaris tidak dapat dipandang sebelah mata. Di sisi lain, perkembangan hukum dan politik hukum di Indonesia berperan besar dalam mengatur dan mengawasi praktik kenotariatan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta dan dokumen hukum dilakukan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Sebelum adanya perubahan undang-undang ini, profesi notaris diatur berdasarkan hukum lama yang memberikan ruang bagi potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sistem kenotariatan di Indonesia mengalami perbaikan signifikan. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait tugas, kewajiban, dan tanggung jawab notaris, serta pengawasan terhadap jalannya praktik kenotariatan.
Seiring dengan kemajuan teknologi, notaris kini dihadapkan pada perkembangan baru berupa akta elektronik. Akta elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-akte mulai diatur melalui regulasi yang memungkinkan pembuatan dokumen notarial secara digital dengan pengamanan yang memadai. Hal ini mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi, serta meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pembuatan dokumen hukum.
