Oleh : Az Zahra Eka Putri, S.H. / Mahasiswi Magister Kenotariatan Unja
OPINI – Dalam praktik hukum sehari-hari, notaris sering kali diposisikan sebagai pihak yang paling mudah dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi sengketa keperdataan. Akta yang dibuat notaris, yang sejatinya dimaksudkan sebagai alat bukti paling sempurna, justru kerap menjadi pintu masuk bagi proses hukum yang menyeret notaris ke dalam pusaran masalah para pihak. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam politik hukum kenotariatan di Indonesia, yakni ketidakhadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi notaris sebagai pejabat umum.
Secara konseptual, notaris bukan sekadar profesi bebas, melainkan pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara. Kedudukan ini menempatkan notaris pada posisi strategis sebagai penjaga kepastian hukum dalam lalu lintas perdata. Namun, dalam praktiknya, kedudukan strategis tersebut tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang sepadan. Negara seolah hadir ketika menetapkan kewajiban dan sanksi, tetapi absen ketika notaris menghadapi risiko hukum akibat pelaksanaan jabatannya.
Fenomena ini terlihat dari maraknya kasus pemanggilan, pemeriksaan, bahkan proses pidana terhadap notaris yang sejatinya hanya menjalankan tugas jabatan berdasarkan permintaan para pihak. Tidak jarang, notaris diperlakukan seolah-olah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas substansi perjanjian, padahal secara hukum notaris hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta otentik. Dalam situasi seperti ini, notaris berada pada posisi yang rentan, karena setiap sengketa perdata berpotensi berkembang menjadi persoalan pidana yang menyeret pejabat publik ke dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan.
Ketika negara tidak menyediakan mekanisme perlindungan yang jelas, penemuan hukum pun terjadi secara sporadis dan tidak seragam. Aparat penegak hukum menafsirkan peran dan tanggung jawab notaris berdasarkan perspektif masing-masing, tanpa kerangka politik hukum yang tegas. Akibatnya, batas antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi menjadi kabur. Notaris yang bertindak dalam koridor kewenangannya tetap berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum seolah-olah ia adalah pelaku utama sengketa.
Secara normatif, notaris bukan sekadar profesi bebas. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kedudukan ini menempatkan notaris sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin kepastian hukum di bidang perdata. Namun dalam praktik, kedudukan strategis tersebut tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang sepadan. Negara tampak hadir ketika menetapkan kewajiban dan larangan, tetapi cenderung absen ketika notaris menghadapi risiko hukum akibat pelaksanaan jabatannya.
Ketidakhadiran negara dalam perlindungan hukum notaris pada akhirnya bukan hanya persoalan profesi, tetapi persoalan sistem hukum secara keseluruhan. Ketika pejabat umum yang bertugas menjamin kepastian hukum justru bekerja dalam ketidakpastian, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum ikut tergerus. Negara seharusnya hadir tidak hanya sebagai pengawas dan penindak, tetapi juga sebagai pelindung bagi pejabat publik yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik.
