Penemuan Hukum dan Politik Hukum dalam Jabatan Notaris di Indonesia

Avatar

- Redaksi

Sabtu, 20 Desember 2025 - 22:24

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Putri Sari Dewi, S.H / Mahasiswi Magister Kenotariatan Unja

OPINI – Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam praktik kenotariatan, notaris sering dihadapkan pada persoalan hukum yang tidak selalu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menuntut adanya penemuan hukum (rechtsvinding) oleh aparat penegak hukum maupun hakim, serta menunjukkan peran penting politik hukum dalam pengaturan dan pengembangan jabatan notaris.

BACA JUGA :  Penerapan Teori Belajar Gagne Dalam Pembelajaran Kolaboratif: Meningkatkan Efektivitas Belajar Siswa

Penemuan hukum adalah proses pembentukan atau perumusan hukum oleh hakim atau penegak hukum ketika aturan hukum yang berlaku tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada. Penemuan hukum bukan berarti menciptakan hukum baru secara bebas, melainkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

BACA JUGA :  Pemdes Sungai Puar Raih Terbaik 1 Musrenbangdes Tahun 2023 Se-kecamatan Mersam

Dalam konteks kenotariatan, penemuan hukum sering dilakukan oleh Hakim dalam memeriksa sengketa yang melibatkan akta notaris, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam menilai dugaan pelanggaran jabatan, Aparat penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban notaris.

Contoh konkret penemuan hukum adalah ketika hakim menilai keabsahan akta notaris yang dibuat berdasarkan dokumen palsu. UUJN tidak secara eksplisit mengatur seluruh kemungkinan tersebut, sehingga hakim harus menafsirkan kewajiban notaris berdasarkan standar kehati-hatian dan kewenangan formal notaris.

BACA JUGA :  Saat Raker, RDP dan RDPU Bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Al Haris Terus Perjuangkan Nasib P3K

Penemuan Hukum dan Batas Tanggung Jawab Notaris Melalui praktik peradilan, berkembang doktrin bahwa notaris pada prinsipnya bertanggung jawab atas kebenaran formal, bukan kebenaran materiil, sepanjang notaris telah menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. Doktrin ini merupakan hasil penemuan hukum yang bertujuan melindungi notaris sebagai pejabat umum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap akta autentik.

Berita Terkait

Perayaan Kemerdekaan : Ketika Kegembiraan Menjadi Kamuflase Realitas
Notaris di Pusaran Kriminalisasi: Dialektika Politik Hukum dan Penemuan Hukum
Politik Hukum Jabatan Notaris
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan
Penemuan Hukum dan Politik Hukum Terkait Notaris: Sebuah Tinjauan
Cyber Notary dan Politik Hukum: Menatap Masa Depan Akta Otentik
Hubungan Praktik dan Kebijakan Politik Hukum Dalam Implementasi Hukum Notaris
Jabatan Notaris Sebagai Upaya Menjaga Kepastian Hukum
Berita ini 70 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:31

Difasilitasi Jindi SJB di TRG, Mont D’Or Oil Tungkal Ltd Salurkan Gas Pertama dari Sumur SEM#1 ke PT PGN

Selasa, 10 November 2026 - 23:26

Perkuat Ketahanan Energi Nasional, FJM Jambi dan SKK Migas-KKKS Sukses Gelar Media Gathering 2026 di Jakarta

Senin, 9 November 2026 - 19:24

Kepala SKK Migas Sumbagsel Tegaskan Peran Strategis Media Jaga Ketahanan Energi

Senin, 9 November 2026 - 19:19

Satu Langkah Satu Energi: 62 Jurnalis Jambi Perkuat Literasi Migas di Jakarta

Senin, 9 November 2026 - 18:54

Hargai Sikap Kritis Pers, SKK Migas Siapkan Apresiasi bagi 10 Media Teraktif

Senin, 9 November 2026 - 17:09

Sinergi Hulu Migas dan Pers, FJM Jambi Gelar Media Gathering 2026 di Ancol

Senin, 9 November 2026 - 08:13

Anggota FJM Jambi ke Jakarta, Kawal Transparansi Migas dan Ketahanan Energi Nasional

Kamis, 5 November 2026 - 16:57

PHR Zona 1 dan Gubernur Jambi Bersinergi Optimalkan Potensi Migas

Berita Terbaru