Oleh Radius Prayogo, S.T., S.H. / Mahasiswa Magister Kenotariatan
OPINI – Sektor pertambangan di Indonesia adalah jantung ekonomi sekaligus arena kompleksitas hukum yang tak berujung. Di tengah riuhnya investasi, regulasi yang berubah-ubah, dan sengketa lahan, peran Notaris seringkali tereduksi menjadi sekadar tukang stempel dokumen. Padahal, jika kita telaah lebih dalam, Notaris sesungguhnya adalah garda terdepan dalam penemuan hukum, terutama di sektor sepelik pertambangan, yang sayangnya kini terhimpit oleh politik hukum yang terlalu konservatif dan restriktif.
Politik hukum di Indonesia masih terjebak dalam paradigma kontrol yang berlebihan. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) cenderung menempatkan Notaris pada posisi administratif serta defensif. Fokus regulasi lebih berat pada pengawasan, larangan, dan sanksi, ketimbang pada penguatan kapasitas Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki ruang diskresi profesional. Akibatnya, ketika Notaris berhadapan dengan transaksi pertambangan yang sarat nuansa abu-abu, seperti pengalihan saham yang bersinggungan dengan kewajiban divestasi atau kontrak jasa pertambangan yang melibatkan struktur pembiayaan rumit, mereka dihadapkan pada dilema serius antara kepatuhan kaku atau solusi hukum yang adil.
Setiap transaksi pertambangan adalah peristiwa hukum unik yang seringkali melampaui kerangka regulasi yang ada. Di sinilah penemuan hukum atau rechtsvinding oleh Notaris menjadi sebuah keniscayaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Namun, kewenangan ini tidak boleh dimaknai secara pasif. Notaris dituntut untuk menafsirkan dan mengkonstruksi kehendak para pihak agar tetap berada dalam koridor hukum namun tetap aplikatif terhadap realitas bisnis. Misalnya, dalam menghadapi tumpang tindih lahan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 atau UU Minerba, Notaris seringkali harus merumuskan klausul mitigasi risiko yang belum diatur secara eksplisit dalam norma standar demi melindungi hak-hak perdata para pihak.
Namun, di sinilah ironi muncul. Kreativitas hukum yang dilakukan Notaris dalam menjembatani kekosongan norma seringkali berujung pada risiko hukum pribadi. Dalam iklim politik hukum yang represif, setiap terobosan penemuan hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran prosedur atau bahkan penyalahgunaan wewenang. Ketakutan akan pemanggilan oleh aparat penegak hukum, meskipun Pasal 66 UUJN mensyaratkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), tetap menjadi momok yang mendorong Notaris untuk bermain aman. Konsekuensinya, kebutuhan hukum di sektor pertambangan yang haus akan solusi adaptif tidak terpenuhi, dan Notaris hanya menjadi sekadar pencatat teknis yang kehilangan esensi intelektualnya.
Lebih jauh lagi, tantangan masa depan kini hadir melalui digitalisasi atau cyber notary. Di sektor pertambangan yang melibatkan transaksi lintas negara atau cross-border transaction, penggunaan tanda tangan elektronik dan akta digital mulai menjadi kebutuhan mendesak. Namun, politik hukum kita tampak terseok-seok mengimbangi kecepatan ini. Meskipun Pasal 15 ayat (3) UUJN membuka peluang kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang, pelaksanaannya masih terbentur pada ketiadaan aturan teknis yang progresif. Notaris dipaksa berdiri di ambang pintu kemajuan teknologi, namun dipersenjatai dengan aturan konvensional yang seringkali tidak lagi relevan dengan kecepatan transaksi di bursa komoditas atau pasar modal pertambangan.
Selain itu, posisi Notaris sebagai gate keeper dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang menambah beban tanggung jawab tersebut. Negara memberikan peran pengawasan kepada Notaris, namun seringkali tanpa memberikan proteksi yang sepadan. Ada ketidaksinkronan antara kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UUJN dengan tuntutan transparansi informasi publik. Ketika Notaris mencoba menjaga kerahasiaan dokumen privat dalam sengketa pertambangan, mereka seringkali dituduh menghambat penegakan hukum, padahal mereka sedang menjalankan amanat undang-undang untuk melindungi kepentingan perdata masyarakat.
Sudah saatnya politik hukum di Indonesia mereposisi Notaris. Alih-alih hanya sebagai alat kontrol birokrasi, politik hukum harus berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan. Ini berarti memberikan ruang yang lebih luas bagi kemandirian profesional, memperkuat kapasitas dalam penemuan hukum, dan menyediakan perlindungan hukum yang memadai bagi setiap inovasi yang bertanggung jawab. Negara perlu menyadari bahwa kepastian investasi di sektor sumber daya alam sangat bergantung pada kualitas penjagaan di pintu masuk kontrak-kontrak perdata.
Pembaruan hukum perdata di sektor pertambangan tidak akan pernah mencapai titik optimal jika Notaris tetap dipasung dalam peran administratif semata. Jika Notaris diberi ruang untuk melakukan penemuan hukum secara profesional, maka potensi sengketa di masa depan dapat diminimalisir sejak dalam akta. Notaris harus dipandang sebagai agen pembaharu hukum yang beretika, bukan sekadar stempel yang pasif dan ketakutan.
Dengan demikian, Notaris dapat secara proaktif mengadaptasi hukum terhadap dinamika pertambangan yang kompleks, menciptakan kepastian investasi, melindungi hak masyarakat lokal, dan pada akhirnya berkontribusi pada tata kelola sumber daya alam yang lebih baik. Mengabaikan potensi penemuan hukum oleh Notaris sama dengan membiarkan kapal besar ekonomi Indonesia berlayar tanpa kompas hukum yang memadai, hanya mengandalkan keberuntungan di tengah badai regulasi yang tumpang tindih.
