TANJAB BARAT – Wajah ekonomi Desa Lampisi, Kecamatan Renah Mandaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang seharusnya diwakili Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), ternyata menyimpan kisah kelam dan dugaan kebocoran keuangan yang sangat serius. Alih-alih menjadi penyangga ekonomi warga, BUMDesa Lampisi justru terungkap mandek total, aset bernilai ratusan juta mangkrak, dan beredar isu kuat bahwa keuntungannya hanya dinikmati segelintir orang berkuasa.
Pantauan media ini di lapangan memaparkan fakta pahit. Aset andalan berupa layanan keuangan BRI Link yang dulunya mengucurkan pendapatan rutin setiap tahun, kini terbengkalai tak bernyawa, tak ada lagi aktivitas pelayanan. Lebih memilukan, alat berat strategis berupa Ekskavator yang dibeli menggunakan anggaran desa dalam jumlah besar, nyatanya sama sekali tidak memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Justru muncul tudingan tajam dari warga bahwa aset mahal itu dijadikan sapi perah pribadi.
“Hasil kerja ekskavator dan pendapatan BRI Link itu diduga kuat hanya jadi santapan pengurus BUMDesa dan oknum Kepala Desa. Warga tidak pernah merasakan manfaatnya sama sekali,” tuding salah satu warga yang sudah lama mempertanyakan kinerja lembaga tersebut.
Suara warga itu makin menguat setelah Ketua BUMDesa Lampisi, Agus Rusmin, angkat bicara secara mengejutkan saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (2/6/2026). Agus secara blak-blakan mengakui kegagalannya sekaligus membongkar kekacauan manajemen yang terjadi selama dua tahun berjalan.
“Saya nyatakan terus terang, selama 2 tahun ini BUMDesa fakum, mati suri, tidak ada anggaran sepeser pun yang masuk ke kas. Parahnya lagi, ekskavator milik desa yang saat ini dikontrakkan ke warga bernama Narko, sampai detik ini saya selaku ketua BELUM PERNAH TERIMA SERUPIAH PUN uang sewanya,” akui Agus Rusmin dengan nada pasrah.
Bahkan, di tengah kekisruhan ini, Agus sudah tak sanggup lagi memimpin dan berniat meletakkan jabatan. “Saya sudah tidak mampu meneruskan tugas ini. Saya mau mundur saja, karena sistem dan kondisinya seperti ini, sulit bergerak,” keluhnya, seolah memberi kode bahwa ada kendala besar atau campur tangan pihak tertentu yang membuatnya tak berkutik.
Namun, pengakuan Ketua BUMDesa itu terbantahkan keras oleh fakta di lapangan. Warga justru menilai alasan “fakum dan tidak ada uang” hanyalah akal-akalan untuk menutupi penyimpangan.
Menurut warga yang enggan disebutkan namanya, BUMDesa sama sekali tidak kekurangan dana. Aset utamanya, ekskavator, diketahui masih aktif bekerja melayani proyek, namun uangnya raib tak berbekas.
“Kalau ada pengurus atau Pak Kades bilang BUMDesa tidak ada hasil atau fakum, itu BOHONG BESAR! Ekskavator itu jalan terus, kerjanya banyak, uangnya ada. Tapi kemana perginya uang itu? Pasti sudah masuk kantong mereka. Hasilnya diputar di kalangan pengurus dan oknum saja, kas BUMDesa kosong melompong,” tegas warga itu dengan penuh kemarahan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: Ke mana aliran uang sewa alat berat bernilai miliaran itu menghilang? Apakah laporan ‘tidak ada pemasukan’ itu bentuk laporan palsu untuk menutupi korupsi?
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, pihak pengawas internal desa belum memberikan penjelasan apa pun. Begitu juga Camat Renah Mandaluh selaku atasan pembina, pesan konfirmasi media hanya berbalas tanda centang biru (sudah dibaca), namun TIDAK DIBALAS SAMA SEKALI.
Pembiaran ini makin menguatkan dugaan publik bahwa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Warga pun mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum segera turun melakukan audit mendalam, agar misteri uang sewa ekskavator yang raib dan kemana larinya pendapatan BRI Link bisa terungkap, dan siapa saja yang telah memakan hak ekonomi warga bisa bertanggung jawab.
Pewarta: Jangcik
