Oleh : Muhammad Rizki Irawan, S.H. / Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi
OPINI – Selama lebih dari dua puluh tahun, Negara Indonesia telah memprioritaskan pemberantasan korupsi. Namun, jumlah kasus yang diungkap, jumlah vonis yang dijatuhkan, atau berita di media seringkali adalah satu-satunya cara untuk mengukur efektivitas penindakan pelaku tindak pidana korupsi. Paradigma ini harus diubah, menurut salah satu ahli hukum Baharuddin Lopa Korupsi adalah Penyuapan, manipulasi, dan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan / perekonomian Negara / rakyat. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan sebenarnya adalah seberapa besar kerugian yang diperbaiki dan dikembalikan ke kas negara.
Korupsi di Indonesia telah lama diperlakukan sebagai kejahatan yang respons utamanya adalah pemenjaraan (retributive justice). Namun, setelah puluhan tahun penerapan sanksi pidana yang keras, korupsi tetap masif. Realitas ini memaksa kita untuk mengevaluasi kembali filosofi penanggulangan korupsi.
Secara sosiologis, korupsi adalah patologi sosial yang menimbulkan dua jenis kerugian yakni kerugian yuridis (pelanggaran undang-undang) dan kerugian sosial-ekonomi (hilangnya dana publik, rusaknya pelayanan, dan erosi kepercayaan publik). Sistem pidana kita terlalu fokus pada kerugian yuridis, melupakan kerugian esensial yang dialami masyarakat atau disebut Kerugian Negara.
Pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif), yang berfokus pada perbaikan kerugian dan pemulihan, menawarkan kerangka berpikir baru. Dalam konteks korupsi, inti dari restorasi adalah Pemulihan Kerugian Negara harus menjadi prioritas utama penegakan hukum. Opini hukum ini berpendapat bahwa reformasi hukum pidana korupsi harus menggeser fokus dari pemidanaan retributif (pembalasan) semata menuju Prioritas Restoratif, yaitu pemulihan kerugian negara (asset recovery). Prioritas ini bukan sekadar idealisme, melainkan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan substantif.
I. Analisis Yuridis dan Esensi Kerugian Negara
Kerugian keuangan negara merupakan elemen krusial dan konsekuensi utama dari tindak pidana korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara eksplisit merumuskan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana.
Dalam konteks Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 mengatur sanksi pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kekurangan tersebut.
Secara teoritis, instrumen ini adalah bentuk pemulihan kerugian negara. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukuman uang pengganti menghadapi tantangan besar yakni ;
1. Aset Tersembunyi (Concealment) : Pelaku korupsi canggih seringkali menyembunyikan aset mereka melalui struktur korporasi yang kompleks, trust fund, atau di yurisdiksi tax haven; dan
2. Keterbatasan Pembuktian : Penegak hukum sering kesulitan membuktikan hubungan langsung (nexus) antara aset yang dimiliki terpidana dengan hasil korupsi, terutama jika aset telah dicuci berkali – kali.
Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan konvensional yang mengandalkan putusan pidana dan eksekusi uang pengganti saja tidak memadai untuk mencapai pemulihan maksimal. Maka untuk menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai prioritas, diperlukan penguatan pada tiga pilar utama yang saling terkait yaitu sebagai berikut ;
1. Perumusan Hukum Materiil yang Pro-Aset Recovery
Reformasi fundamental terletak pada penguatan kerangka hukum yang memungkinkan penyitaan aset secara cepat dan independen dari proses pidana.
• Urgensi RUU Perampasan Aset : Kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset adalah keniscayaan. UU ini harus mengadopsi mekanisme perampasan aset berdasarkan non-pemidanaan (non-conviction based forfeiture – NCBF). Dengan NCBF, negara dapat mengajukan gugatan perdata untuk merampas aset yang diduga kuat berasal dari kejahatan tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap pemilik aset. Mekanisme ini dapat membalik beban pembuktian asal-usul kekayaan kepada pemilik aset, memberikan kecepatan dan daya jangkau yang lebih efektif.
• Pemanfaatan Maksimal UU TPPU : UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU sudah memberikan landasan untuk follow the money. Namun, pemanfaatannya harus ditingkatkan sejak tahap penyelidikan awal, menjadikan TPPU bukan sekadar pasal tambahan, melainkan instrumen utama untuk mengidentifikasi, membekukan, dan menyita aset.
2. Peningkatan Kapasitas dan Spesialisasi Kelembagaan
Pemulihan aset adalah disiplin ilmu yang berbeda dari penyelidikan pidana konvensional. Dibutuhkan spesialisasi yang mendalam di lembaga penegak hukum.
• Pembentukan Unit Khusus : KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus memperkuat unit Asset Tracing yang terdiri dari para profesional, termasuk akuntan forensik, analis keuangan, dan pakar intelijen keuangan. Tim ini harus bekerja secara proaktif sejak hari pertama kasus diungkap, tidak menunggu kasus memasuki tahap penuntutan.
• Integrasi Data dan Teknologi : Pemanfaatan teknologi seperti Big Data Analytics dan Artificial Intelligence (AI) sangat penting untuk mengintegrasikan data keuangan dari berbagai sumber (PPATK, Ditjen Pajak, OJK) guna mendeteksi pola transaksi mencurigakan dan hubungan antar entitas yang digunakan untuk menyembunyikan aset.
3. Diplomasi dan Kerjasama Internasional yang Agresif
Mengingat sifat transnasional korupsi, pemulihan aset di luar negeri (cross-border asset recovery) adalah tantangan terbesar.
• Implementasi UNCAC : Indonesia harus secara efektif mengimplementasikan bab-bab terkait pemulihan aset dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC). Ini mencakup pengajuan permintaan Mutual Legal Assistance (MLA) yang terperinci dan didukung bukti kuat.
• Pembentukan Kantor Sentral : Perlu dipertimbangkan pembentukan satu badan atau kantor sentral yang diberi mandat dan wewenang eksklusif untuk menangani semua permintaan MLA dan perampasan aset internasional, demi menjamin konsistensi, kecepatan, dan profesionalisme.
Pemulihan kerugian negara sebagai prioritas restoratif tidak boleh dipandang sebagai tujuan sekunder. Ia adalah manifestasi dari prinsip keadilan korektif, di mana negara bertindak untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat.
II. Rekomendasi
1. Legislasikan Segera RUU Perampasan Aset Ini adalah kunci untuk membuka jalan bagi mekanisme NCBF, yang terbukti efektif di banyak negara dalam memutus rantai hasil kejahatan.
2. Indikator Kinerja Penegak Hukum (KPI) sebagai lembaga penegak hukum harus memasukkan secara signifikan nilai aset yang berhasil diselamatkan, bukan hanya jumlah terpidana.
3. Optimalisasi Lembaga Kejaksaan yakni Kejaksaan Agung sebagai Dominus Litis (penguasa perkara) dan eksekutor harus memperkuat peran Direktorat Eksekusi dalam melacak dan mengeksekusi uang pengganti dengan lebih cepat dan tuntas, termasuk melelang aset sitaan tanpa penundaan yang berarti.
Kesimpulan
Reformasi Hukum Pidana Korupsi melalui lensa Restorative Justice bukanlah berarti melunak terhadap korupsi, melainkan upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Negara tidak boleh hanya puas melihat koruptor di penjara sementara kas negara tetap kosong. Prioritas pemulihan kerugian negara adalah langkah pragmatis dan sosiologis untuk mengembalikan hak-hak publik. Ini adalah reformasi yang menggeser fokus dari pembalasan individu menjadi pemulihan kerugian social – ekonomi yang menjadi jantung dari kejahatan korupsi.
Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi undang-undang terkait tindak pidana korupsi untuk secara eksplisit menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama, selaras dengan semangat Keadilan Restoratif Kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan akan pulih ketika masyarakat melihat bahwa uang yang diperoleh dari korupsi digunakan kembali untuk membangun infrastruktur, rumah sakit, sekolah dan lainnya. Hanya dengan menjadikan pemulihan kerugian negara sebagai prioritas restoratif, kita dapat mengklaim bahwa korupsi telah diberantas hingga ke akar-akarnya.
Korupsi di Indonesia telah lama diperlakukan sebagai kejahatan yang respons utamanya adalah pemenjaraan (retributive justice). Namun, setelah puluhan tahun penerapan sanksi pidana yang keras, korupsi tetap masif. Realitas ini memaksa kita untuk mengevaluasi kembali filosofi penanggulangan korupsi.
Secara sosiologis, korupsi adalah patologi sosial yang menimbulkan dua jenis kerugian yakni kerugian yuridis (pelanggaran undang-undang) dan kerugian sosial-ekonomi (hilangnya dana publik, rusaknya pelayanan, dan erosi kepercayaan publik). Sistem pidana kita terlalu fokus pada kerugian yuridis, melupakan kerugian esensial yang dialami masyarakat atau disebut Kerugian Negara.
Pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif), yang berfokus pada perbaikan kerugian dan pemulihan, menawarkan kerangka berpikir baru. Dalam konteks korupsi, inti dari restorasi adalah Pemulihan Kerugian Negara harus menjadi prioritas utama penegakan hukum. Opini hukum ini berpendapat bahwa reformasi hukum pidana korupsi harus menggeser fokus dari pemidanaan retributif (pembalasan) semata menuju Prioritas Restoratif, yaitu pemulihan kerugian negara (asset recovery). Prioritas ini bukan sekadar idealisme, melainkan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan substantif.
