BATANGHARI – Puluhan siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Batanghari menjadi korban prosedur birokrasi yang menyulitkan dan pelayanan yang tidak manusiawi di Kantor Cabang BNI Muara Bulian.
Meski telah berulang kali datang dengan berkas lengkap, impian mereka untuk mencairkan dana bantuan pendidikan tersebut pupus karena diabaikan dan tidak ada kepastian waktu pelayanan.
Kisah pilu ini bermula ketika siswa-siswa tersebut, yang harus menempuh perjalanan sejauh 2 jam dari tempat tinggal mereka, pertama kali datang ke BNI Muara Bulian pada Rabu (11/03/2026).
Meskipun telah membawa seluruh dokumen yang diminta—mulai dari Surat Pengantar Sekolah, Buku KIP, Kartu Keluarga, hingga KTP orang tua—mereka disuruh pulang dengan alasan berkas kurang, padahal tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai persyaratan tambahan tersebut.
Tidak menyerah, mereka kembali datang pada Jumat (13/03/2026) pagi dengan berkas yang sudah dilengkapi, berharap kali ini prosesnya berjalan lancar. Namun, harapan itu kembali hancur. Sesampainya di bank, mereka hanya disuruh menunggu di luar oleh satpam tanpa ada panggilan yang jelas selama berjam-jam. Hingga pukul 12.00 WIB, mereka justru disuruh kembali lagi pada pukul 14.00 WIB untuk mengantarkan berkas, dengan nada yang membuat siswa merasa tidak dihargai.
“Sabar, kalau mau dibantu sabar,” begitu kata satpam kepada mereka, sebuah kalimat yang terasa menyakitkan bagi siswa yang sudah lelah menempuh perjalanan jauh dan menunggu berjam-jam.
Salah satu siswa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan dan kekhawatirannya yang mendalam. “Kami ini jauh, 2 jam perjalanan untuk bisa sampai ke Muara Bulian ini, tapi kami diabaikan dan bertele-tele. Kami sudah 2 hari ke sini, dan tadi satpam bilang butuh 3 hari baru bisa cair. Kalau sampai 3 hari, berarti hari Senin kami harus datang lagi. Apakah mereka tidak memikirkan keselamatan kami? Kalau terjadi apa-apa di jalan, siapa yang bertanggung jawab?” ucapnya dengan suara terbata-bata.
Kasus ini menyoroti buruknya pelayanan publik yang seharusnya memprioritaskan kemudahan bagi penerima manfaat, terutama siswa yang membutuhkan dana KIP untuk menunjang pendidikan mereka. Prosedur yang tidak transparan, ketidakpastian waktu pelayanan, dan sikap yang tidak empatik dari pihak bank sangat merugikan dan menyusahkan siswa-siswa yang berasal dari kalangan yang membutuhkan bantuan ini.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak BNI Muara Bulian terkait keluhan yang disampaikan oleh para siswa tersebut. Masyarakat berharap pihak terkait segera menindaklanjuti masalah ini, memperbaiki sistem pelayanan, dan memastikan hak-hak siswa penerima KIP dapat terpenuhi dengan mudah dan layak.
