BATANGHARI – Jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang Hari menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi guna membahas persoalan krusial terkait gaji perangkat desa di ruang rapat DPRD, Senin (6/4/2026).
Dalam rapat tersebut langsung dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Rahmad Hasrofi, SE.
Pertemuan ini fokus membedah skema pengupahan bagi Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga perangkat dan sekretariat desa di seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari.
Rapat strategis tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat teras pemerintah daerah, di antaranya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektur Daerah, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Batang Hari.
Selain itu, Bagian Hukum Setda Batang Hari juga hadir untuk memberikan tinjauan regulasi terkait hak-hak keuangan aparatur desa tersebut.
Tak hanya dari sisi pemerintah, perwakilan organisasi desa juga turut menyuarakan aspirasi mereka secara langsung.
Hadir dalam forum tersebut Plt Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Batang Hari, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Batang Hari, serta Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Batang Hari.
Diskusi lintas komisi ini menjadi wadah untuk menyinkronkan data dan mencari solusi atas dinamika penggajian yang selama ini menjadi perhatian para penggerak desa.
DPRD menekankan bahwa kesejahteraan perangkat desa merupakan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat paling dasar, sehingga kepastian jadwal dan besaran gaji menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan.
Pihak legislatif berharap melalui pertemuan ini, kendala administratif maupun anggaran yang sering muncul dapat dipetakan secara jelas oleh BKAD dan Dinas PMD.
