LSM Petisi Sakti Geruduk Kantor Walikota Sungai Penuh Atas Persoalan Satpol-PP

Avatar

- Redaksi

Sabtu, 1 Juni 2024 - 00:46

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUNGAI PENUH – LSM Petisi Sakti gelar aksi demo didepan Kantor Walikota Sungai Penuh, pada Kamis (30/5/2024) lalu.

Dalam orasinya, ketua LSM Petisi Sakti Indra Kamano sebut perbuatan para tikus berdasi yang berlindung di balik tirai Kepalsuan sumpah dan jabatan.

Banyaknya kasus yang ditangani penegak hukum di Indonesia dengan berbagai macam cara dan modus pada penghianat negara dalam melakukan aksinya, merampok kekayaan NKRI ini.

Dengan lantang Indra Kamano tegaskan, kami masih percaya di Kerinci dan Kota Sungai Penuh penegak hukum yang peduli dengan nasib bumi tercinta ini dari para pencuri uang Negara.

“Berdasarkan hasil informasi dan investigasi kami di lapangan bahwasanya aliansi sebagai LSM Petisi Sakti menuntut Satpol PP,” serunya

Kami duga terjadi penyimpangan anggaran kegiatan dinas dan anggaran kegiatan lainnya tahun 2023/2024 .

Dalam orasi tersebut Indra Kamano menyorot tempat hiburan ilegal di Kota Sungai Penuh, namun tidak ada tindakan Satpol PP

“Dua tempat usaha dan hiburan di Sungai Penuh sudah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Sementara tempat hiburan masih saja ada yang tidak memiliki izin di lingkup Kota Sungai Penuh, saat ini tidak dilakukan penertiban oleh penegak Perda yakni Satpol PP, Pol PP di Kota sungai Penuh,” pekiknya.

BACA JUGA :  Disinyalir Cari Keuntungan, Diduga SMAN 2 Batanghari Juga Paksakan Murid

“Yang tidak ada penggerakan untuk melakukan razia ataupun operasi pekat, kami menduga pada anggaran kegiatan tidak terealisasi sesuai pembentukan,” Katanya.

Satpol PP selama ini kerjanya hanya mengamankan saja kemudian di tengah Kota Sungai Penuh Saat sementara tidak ada penerbitan pelanggaran dalam Kota Sungai Penuh. Dan melihat tidak ada dengan undang-undang ketertiban umum yang sudah diatur di undang-undang nomor 2 Tahun 2013 dengan sanksi penjara 6 bulan dan denda 50 juta.

“Kami menduga Kepala Satpol PP tidak mau ambil tahu tentang hal ini. Kami duga kuat kepala Satpol PP dengan para pelanggaran undang-undang tersebut dengan setiap bidang dan kepala seksi tidak ada komputer printer alat ATK bagaimana mereka bekerja dan tidak memiliki perlengkapan kami menduga anggaran pengadaan alat Kantor tidak realisasi dengan baik di Satpol PP,” Sambungnya.

BACA JUGA :  Tok-Tok! AT Didenda Kambing, Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik Ponpes Sholeh Al-Mubarok dan MWC NU Tungkal Ulu

Selama ini anggaran Satpol PP yang memiliki struktur personil lebih dari 200 orang menduga kuat terealisasi dinas Satpol PP Kota Sungai Penuh tahun 2023 hingga 2024 diduga kuat syarat akan praktek KKN dan diduga kurangnya pengawasan dari pihak instansi terkait sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan KKN pada instansi tersebut.

Berdasarkan hasil tersebut kami tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat petisi Sakti yang berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah mendesak Walikota Sungai Penuh segera memecat kepala Satpol PP Kota Sungai Penuh dugaan penyimpangan anggaran dinas tahun 2023-2024 Karena bertanggung jawab dalam skandal pengelolaan dana anggaran dinas tahun 2023-2024.

Diduga terindikasi KKN besar-besaran, Walikota Sungai Penuh untuk memberi sanksi terhadap Kabid dan kepala Satpol PP Kota Sungai Penuh atas dugaan penyimpangan anggaran dinas pada kegiatan tertentu dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

BACA JUGA :  Penerapan Asas Non Diskriminatif Terhadap Perdagangan Cruide Palm Oil (CPO) Indonesia Ke Uni Eropa

Diharapkan Walikota Sungai Penuh mengevaluasi dinas Satpol PP Kota Sungai Penuh Karina diduga tidak memperhatikan tugas pokok sebagai penegak hukum Perda.

Ditengah orasi tersebut ketua LSM Trisakti Indra kumano mendesak Walikota Sungai Penuh untuk mengusut tuntas :

1) Kami mendesak walikota sungai penuh agar segera memecat Kepala Satpol-PP Kota Sungai Penuh karena bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan anggaran Dinas Senilai miliaran rupiah TA. 2023-2024.

2) Walikota Sungai Penuh memberikan sanksi tegas baik hukum maupun administrasi terhadap Kabid dan Kepala Satpol-PP karena kami menduga Satpol-PP tidak mampu bekerja dengan profesional.

3) Mendesak Walikota Sungai Penuh memperjelas kembali tupoksi Satpol-PP sebagai penegak Perda Perwako yang telah disahkan oleh pemerintah. Agar Instansi Satpol-PP kembali membaik dan sesuai harapan masyarakat.

4) Mendesak Walikota Sungai Penuh untuk kembali menjadikan Instansi Pol-PP sebagai instansi pemerintah yang dicontoh oleh instansi yang ada di Kota Sungai Penuh. (Nazardin spn)

Berita Terkait

Waspada! Dua Pengendara Motor Diduga Coba Lakukan Aksi Jambret di Wilayah Tungkal Ulu
BUMDes Badang Sepakat Jual Elpiji di Atas HET, Pangkalan Atas Nama Anak Pengelola, Tak Transparan
DPRD Batang Hari Gelar Rapat Badan Kehormatan, Laksanakan Sidang Kode Etik Demi Tegakkan Kehormatan Lembaga
Warga Desa Sungai Buluh Unjuk Rasa di DPRD Batang Hari, Tuntut PT JDR Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
DPRD Batang Hari Sambut Kunjungan Kerja DPRD Kapuas, Pererat Kerja Sama dan Bertukar Pengalaman
Komisi I dan II DPRD Batang Hari Gelar RDP, Pendalaman Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025
DPRD Batang Hari Gelar Rapat Gabungan, Pastikan THR dan Gaji Perangkat Desa Cair Tepat Waktu
DPRD Batang Hari Gelar RDP Lintas Komisi, Bahas Skema dan Kepastian Gaji Perangkat Desa
Berita ini 139 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 24 Mei 2026 - 23:09

Waspada! Dua Pengendara Motor Diduga Coba Lakukan Aksi Jambret di Wilayah Tungkal Ulu

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:53

BUMDes Badang Sepakat Jual Elpiji di Atas HET, Pangkalan Atas Nama Anak Pengelola, Tak Transparan

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:44

DPRD Batang Hari Gelar Rapat Badan Kehormatan, Laksanakan Sidang Kode Etik Demi Tegakkan Kehormatan Lembaga

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:42

Warga Desa Sungai Buluh Unjuk Rasa di DPRD Batang Hari, Tuntut PT JDR Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:40

DPRD Batang Hari Sambut Kunjungan Kerja DPRD Kapuas, Pererat Kerja Sama dan Bertukar Pengalaman

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:35

DPRD Batang Hari Gelar Rapat Gabungan, Pastikan THR dan Gaji Perangkat Desa Cair Tepat Waktu

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:32

DPRD Batang Hari Gelar RDP Lintas Komisi, Bahas Skema dan Kepastian Gaji Perangkat Desa

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:29

DPRD Batang Hari Gelar Paripurna, Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025

Berita Terbaru