BATANGHARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari minta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memaksimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau perangkat desa.
Hal itu disampaikan Marjani anggota DPRD Batanghari pada rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari tentang LKPJ Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023, Rabu, (17/04/2024).
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari memaksimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau perangkat desa untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa yang lebih optimal dengan mengacu kepada Undang-undang Desa terbaru,” ucap Marjani.
Selain itu, DPRD Batanghari menegaskan Dinas PMD perlu melakukan penetapan wilayah desa dengan melakukan percepatan penegasan dan penetapan tapal batas desa di wilayah Kabupaten Batanghari.
Sementara itu, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Batanghari. Melalui penyampaian Marjani, DPRD Kabupaten Batanghari mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan parkir khususnya pada pasar-pasar yang belum memiliki lahan parkir.
Tak hanya itu saja, DPRD Kabupaten Batanghari mendorong agar pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap fungsi portal jalan yang telah dibangun dengan tujuan untuk membatasi tonase kendaraan yang melintas sehingga kondisi jalan di kabupaten, khususnya yang baru dibangun, tetap terjaga dengan baik.
