TANJABBAR — Suasana memanas saat wartawan mencoba mengonfirmasi dugaan mark up anggaran proyek jalan rigit beton di Kelurahan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
A. Yani, Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Rantau Badak, secara tiba-tiba mengeluarkan ancaman yang cukup keras, bahkan mengintimidasi wartawan yang tengah melakukan tugas peliputan.
Dalam suasana yang cukup tegang, A. Yani menegaskan akan melaporkan wartawan ke Polsek Merlung jika terus merekam proses pembangunan jalan tersebut.
“Kalau mau ambil video lagi, saya akan laporkan ke polisi, itu sudah mencemarkan nama baik saya,” ancamnya dengan nada keras.
Sikap tersebut menimbulkan kekhawatiran akan adanya upaya menghalang-halangi tugas jurnalistik yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang.
Selain mengancam, A. Yani juga mengakui adanya temuan BPK-RI terkait pengembalian dana sebesar Rp. 200 juta ke kas negara.
“Dana itu sudah dikembalikan dan diketahui inspektorat, jadi tidak ada masalah.” kilahnya.
Namun, pertanyaan publik berita acara resmi pengembalian dana tersebut apakah sudah diterima pihak inspektorat? Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Jika uang tersebut sudah dikembalikan, harusnya masyarakat tau” sebut warga. Pada Sabtu (6/12/2025)
Sementara itu, media ini mendapatkan informasi dari pekerja di lokasi bahwa proyek jalan beton tersebut diduga mengalami mark up yang cukup mencolok.
Nilai anggaran sebesar Rp. 483.975.000 dengan volume 239 meter ini diduga tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Material semen yang digunakan, dikabarkan tidak memenuhi standar nasional, menggunakan semen Tiga Roda yang kualitasnya diragukan, bukan semen Padang yang lebih terpercaya. Bahkan, campuran sirtu bercampur tanah yang digunakan dipastikan tidak mampu menjamin kekuatan jalan dalam jangka panjang.
Sementara itu Inspektorat Tanjab Barat belum dapat dikonfirmasi
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas pengelolaan anggaran dan keberanian pejabat setempat dalam menghadapi kritik.
Masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum dan inspektorat segera melakukan penyelidikan menyeluruh agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan rakyat dan merusak kepercayaan publik.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara demi memastikan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pewarta: Jangcik
