Oleh: Riska Dewi Anggraeni Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Jambi
Desas desus angin pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 telah mulai dirasakan, bermula keluarnya peraturan Komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Dan pemilu 2024 mendatang selain memilih anggota legislatif dan pemilihan presiden, wakil presiden juga akan diikuti oleh pemilihan kepala daerah serentak. Bahkan saat ini pun telah selesai dilaksanakan tahapan verifikasi partai peserta pemilu.
Persiapan tentunya telah disiapkan dengan konsep yang matang dan strategi yang baik, baik itu oleh lembaga penyelenggara ataupun para kontestan yang akan berkompetisi pada pemilu nanti. Selain mekanisme penyelenggaraan yang telah bejalan, hawa pemilu 2024 semakin terasa walaupun masih sekitar satu tahun lebih mendatang. Terlihat mulai dari safari politik para partai politik (Parpol) untuk membangun komunikasi dengan partai yang lainnya, serta para lembaga survei yang sudah mulai menjaring pendapat masyarakat mengenai tokoh-tokoh nasional yang pantas menjadi bakal calon presiden mendatang.
Pemilu 2024 mendatang seakan menjadi arena atau gelanggang tarung bebas bagi para partai-partai besar serta partai baru yang lolos verifikasi. Bagaimana tidak pemilu 2024 merupakan pemililihan baru dimana seperti yang kita ketahui untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dua periode dahulu hanya di warnai oleh dua tokoh yang tak asing di telinga kita. Dengan para partai pendukung yang sudah sangat solid ditambah lagi pada pemilu 2019 lalu bergabungnya partai oposisi yang merupakan rival kemudian akhirnya bergabung bersama presiden terpilih untuk bersama-sama membangun negeri ini.
Gelanggang Bebas Politik Lawan Jadi Kawan, Kawan Jadi Lawan
Politik memang dikenal sangatlah dinamis, kondisi politik saat ini belum bisa dipastikan akan sama dengan kondisi politik yang akan datang. Begitupun dengan penyebutan kawan atau dikenal dengan koalisi. Saat ini sudah terlihat jelas beberapa partai politik yang telah membangun komunikasi serta komitmen akan bergandengan dan bekerja sama pada pemilu mendatang. Lihat saja sudah ada beberapa nama koalisi partai politik seperti koalisi Indonesia bersatu (KIB) yang diisi oleh partai Golkar, PAN dan PPP. Dan juga ada koalisi Gerindra-PKB yang secara resmi belum mendeklarasikan ingin maju bersama namun sinyal kuat akan koalisi ini tengah dirasakan di panggung perpolitikan mendatang.
Dari beberapa partai yang telah membangun koalisinya masing-masing status partai tersebut saat ini masih berada dalam poros pemerintah atau masih bisa dibilang partai kawan. Namun demikian ada juga partai yang kemudian membangun poros baru bahkan keluar dari koalisi pro pemerintah saat ini yang sudah memeberikan sinyal akan bersading bersama pada pemilu 2024 mendatang seperti partai Nasdem yang merupakan partai pemerintah tengah membangun komunikasi politiknya bersama partai non pemerintah atau oposisi dan bisa dikatakan lawanlah pada pemilu lalu yaitu ada partai Demokrat dan PKS.
Pilihan ini tentu dipilih Nasdem agar Nasdem tak hanya dikenal sebagai partai biasa dan hanya menjadi partai pemenuh ambang batas pencalonan pada pilpres, bahkan saat ini nasdem telah mendeklarasikan calon presidennya. Meski terkesan terburu-buru namun hal ini dipandang oleh beberapa pengamat sebagai mesin branding dan eksistensi Nasdem sebagai apa lagi tokoh yang di deklarasikan oleh Nasdem merupakan tokoh potensial dan berpengaruh. Untuk mewujudkan tujuan tersebut tidak ada pilihan lain selain memilih keluar dari koalisi yang lama dan membangun poros baru bersama partai lain yang notabene kedua partai tersebut merupakan lawannya di pemilu lalu.
Bukan hanya Nasdem yang memilih mencari jalan baru semua partai yang tengah membangun kekuatan menejelang 2024 mendatang notabne merupakan partai yang tergabung bersama pemerintah saat ini diparlemen. Hal ini menandakan koalisi yang terbentuk saat ini di parlemen akan bersifat semetara sehingga jika di lihat dari aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden hanya partai PDI-P yang mampu berdiri sendiri dalam pilpres nanti tanpa berkoalisi. Untuk itu fenomena lawan jadi kawan serta lawan menjadi kawan di dalam politik adalah hal yang wajar selagi itu masih mengakomodir kepentingan bersama yang dicapai dalam koalisi tersebu. (*)
