BATANGHARI – Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-9 kali secara berturut-turut, yang bertempat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi Paula Henry Simatupang menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Batanghari kepada Bupati Batanghari Mhd Fadhil Arief, Pada Selasa (7/5/2024).
Penyerahan tersebut diawali dengan Penanda Tanganan Berita Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2023. Bupati Fadhil Arief didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari Ilhamudin.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kabupaten Batanghari meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 tentang kewajiban menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Jambi.
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemeritah daerah merupakan bagian tugas konstitusional dari BPK, pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini/tingkat kewajaran informasi laporan keuangan yang di sajikan oleh Pemerintah Daerah.
“Dalam pemberian opini BPK memiliki kriteria kesesuaian dengan standard akuntansi pemerintahan, kecukupan, pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,dan efektifitas Sistim Pengendalian Internal (SPI),” ungkap Paula Henry Simatupang.
Selanjutnya Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Batanghari beserta jajarannya, yang telah bekerja dengan baik dan tingginya sinergitas antar semua OPD hingga Kabupaten Batanghari meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-9 kalinya.
“Semoga dengan perubahan-perubahan yang nyata ini mewujudkan BatangHari Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong-royong, Bermutu dan Harmonis (TANGGUH) dimasa sekarang dan masa depan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Kepala Inspektorat Kabupaten Batanghari, Kepala Bakeuda Kabupaten Batanghari, dan OPD terkait. (Red)
