BATANGHARI -Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari terhadap Dinas Perkebunan, Peternakan (Disbunak) kemudian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (PPP), saat rapat paripurna tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023, Rabu, (17/04/2024).
Disampaikan DPRD Kabupaten Batanghari melalui Marjani, melalui Disbunak DPRD Kabupaten Batanghari mendorong pemerintah daerah untuk membuat program yang dapat mengantisipasi penyebaran penyakit penular pada hewan ternak.
“Disamping penyediaan obat-obatan dan vitamin juga perlu diperhatikan asupan makanan hewan ternak, khususnya pada musim hujan kemarau dan musim banjir,” kata Marjani.
Kemudian disebutkan Marjani, DPRD Kabupaten Batanghari mengapresiasi dan mendukung penyaluran bibit kelapa sawit dan bibit kelapa hibryda kepada masyarakat dengan harapan agar produksi komunikasi ini dapat terus meningkat, apabila bibit yang diberikan memiliki kualitas yang baik.
“Akan tetapi target salur untuk bibit kelapa sawit pada tahun 2023 sebanyak 60 ribu bibit kelapa sawit, belum terlaksana secara maksimal. Untuk itu DPRD Kabupaten Batanghari merekomendasikan agar program ini dievaluasi secara menyeluruh dari perencanaan dan kendala-kendala yang dihadapi agar program ini dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.
Sementara itu rekomendasi bagi Dinas PPP, DPRD Kabupaten Batanghari mengharapkan agar pemerintah daerah secara khusus memperhatikan kebutuhan akan bibit padi bagi petani. Tidak hanya tentang kualitas dan kuantitas akan lebih juga berkenaan dengan waktu penyeluruh bibit padi jangan sampai melawati masa tanam.
“Sebagaimana disampaikan dalam rapat dengar pendapat persama Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan bahwa, bantuan bibit padi baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat seringkali datang ketika masa tanam sudah berlalu. Koordinasi hal ini dengan baik, sehingga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan jadwal masa tanam,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Batanghari mendorong agar pemerintah daerah, lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana pendukung pertanian pada umumnya di Kabupaten Batanghari, seperti pembangunan rehab pintu air.
“Contoh di Sungai Ale Desa Pasar Terusan, kemudian juga di Sungai Lais Desa Malapari juga tidak berfungsi dengan baik. Khususnya desa Pasar Terusan sangat membutuhkan pintu air yang memadai, dengan harapan dapat memaksimalkan hasil pertanian,” pungkasnya.
