TANJABBAR – Kebijakan penghapusan tenaga honorer yang mulai efektif pada Januari 2025 oleh Pemerintah Republik Indonesia membawa dampak besar bagi ribuan pegawai honorer di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Provinsi Jambi.
Kebijakan ini, yang bertujuan menata ulang sistem kepegawaian negara, menyebabkan ratusan pegawai honorer di kantor DPRD Tanjab Barat kehilangan mata pencaharian mereka. Tidak mampu mencari solusi atas permasalahan ini, para pegawai honorer memutuskan menggelar doa bersama pada Kamis, 23 Januari 2025, memohon bantuan kepada Allah SWT.
“Kami hanya bisa memohon kepada Allah SWT untuk memberikan jalan keluar. Informasi yang kami terima, mulai Januari 2025 kami tidak lagi menerima gaji. Kami bingung harus mengadu kepada siapa lagi,” ujar Taufik, salah satu pegawai honorer DPRD Tanjab Barat, dengan nada penuh haru.
Taufik juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kebutuhan sehari-hari yang kian sulit dipenuhi, terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H.
“Keadaan ini sangat berat bagi kami, apalagi sebentar lagi memasuki bulan puasa. Kami berharap Allah memberikan jalan terbaik untuk kami semua,” tambahnya.
Sekretaris DPRD Tanjab Barat, Hidayat, menyampaikan apresiasi atas sikap para pegawai honorer yang memilih jalan damai dan religius untuk menyampaikan keluh kesah mereka.
“Saya sangat mengapresiasi keputusan mereka untuk tidak melakukan aksi yang dapat merugikan, melainkan lebih memilih cara yang bijak dengan berdoa. Saya yakin doa mereka akan dikabulkan oleh Allah SWT,” ujar Hidayat kepada media, Rabu (22/1).
Ia juga menjelaskan bahwa upaya pemerintah daerah sedang diupayakan untuk mencari solusi terbaik. Komisi I DPRD bersama Sekda dan OPD terkait telah menjadwalkan pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri.
“Kami berharap ada solusi konkret, terutama untuk tenaga honorer yang telah terdata di Database BKN. Keluhan mereka sangat miris, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Semoga langkah bersama ini membuahkan hasil,” ungkapnya.
Hidayat juga menambahkan bahwa Bupati Tanjab Barat telah memberikan perhatian khusus terhadap isu ini dengan mengutus Sekda dan sejumlah OPD terkait untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami yakin perhatian besar dari Bapak Bupati akan mempercepat penyelesaian masalah ini. Semoga para honorer segera mendapatkan kejelasan dan hak-hak mereka terpenuhi,” pungkas Hidayat.
Dengan doa bersama ini, para pegawai honorer berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan mereka, sehingga kehidupan mereka bisa kembali berjalan dengan baik. (*)
