Indonesia – Hanya bermodal semangat yang kuat serta harapan yang besar 500 orang perwakilan petani Jambi dan Riau melakukan aksi jalan kaki atau long march menuju Istana Negara di Jakarta, saat ini para petani tersebut sudah sampai di Bakauheni Provinsi Lampung. Pada Rabu (4/12/2024)
Aksi long march tersebut diikuti oleh petani dari Suku Sakai Rantau Bertuah dan masyarakat Desa Kota Garo, Kabupaten Kampar, masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, petani Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Suku Anak Dalam (SAD) Dusun Lamo Pinang Tinggi, Kabupaten Batanghari.
Terkhusus petani yang berasal dari Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun yang menjadi tuntutannya adalah, pertama meminta Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN untuk segera menerbitkan sertifikat melalui Program Tora seluas 1.503 На kepada 520 KK yang dikuasai puluhan tahun oleh masyarakat Dusun Delima Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diklaim oleh izin konsesi HTI PT WKS (Sinar Mas Group), Ini sesuai dengan surat Menteri Kehutanan Nomor:S.406/Menhut- VII/2004 Prihal Persetujuan Enclave Dusun Delima. Dan Surat Bupati Tanjung Jabung Barat dengan Nomor : 522/1709/Eko prihal Persetujuan Enclave Dusun Delima.
Kedua meminta kepada Presiden dan Kementerian ATR/BPN agar segera mengembalikan lahan 1.008 ha kepada 474 KK masyarakat Desa Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi, yang saat ini dikuasi/direbut oleh PT Trimitra Lestari. Mereka (PT Trimitra Lestari-red) beralasan perusahaan salah, karena objek HGU berbeda berdasarkan HGU No 1 dan HGU 2 yang terbit pada tahun 1999 terletak di Desa Kuala Dasal, bukan di Desa Delima.
Selain itu, Kecamatan juga salah alamat, yang mana seharusnya di Kecamatan Tungkal Ulu bukan di Kecamatan Tungkal Ilir, sementara Dusun Delima berada di Kecamatan Tungkal Ilir.
Hal ini juga disebabkan lemahnya penyelesaian yang dilakukan pemerintah Tanjung Jabung Barat.
Menurut selamat salah seorang petani bahwa konflik dengan PT TML ini sudah dibawa ke GTRA dan sudah dilakukan peninjauan lapangan,namun kenyataannya tidak ada langkah konkret yang dibuat oleh pemkab tanjung Jabung barat.
Bahkan seakan – akan pemkab Tanjung Jabung Barat diam melihat situasi ini. Atas dasar itulah kami menuju istana agar dapat diselesaikan dengan benar tutupnya.
Penulis : Nur
Editor : Wapimred
