Dua Pelaku Pembunuhan Driver Maxim di Jambi Ternyata Mahasiswa Aktif Geram! Massa Bakar 6 Peti Di Batanghari Kades Jadi Sorotan! Hitamnya Aspal Tran Desa Tanjung Tayas Impian Warga Kini Jadi Nyata Hari Pertama Ngantor, Gubernur Al Haris Halal Bihalal Dengan Ratusan Pegawai Pemprov Terungkap Pembunuhan Driver Maxim di Jambi, Begini Kronologisnya

Home / Berita

Kamis, 22 September 2022 - 06:43 WIB

Pengangkatan Kepala Sekolah di Batanghari Dinilai Cacat Hukum

BATANGHARI, INSPIRASIJAMBI.COM – Dalam analisinya, Lukman Fadhil menilai keputusan pengangkatan kepala sekolah dibuat tidak sesuai prosedur. Yakni, prosedur yang dilanggar adalah Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

“Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah,” kata Lukman Fadhil kepada Media Inspirasijambi.com, pada Kamis (22/9/2022).

BACA JUGA  Terungkap Pembunuhan Driver Maxim di Jambi, Begini Kronologisnya

Lantas apa yang akan terjadi jika hal mekanisme pengangkatan kepala sekolah yang dinilai cacat hukum ini dibiarkan.

Lukman Fadhil mengutip dari pernyataan Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Dr. Praptono., Bahwa kepala SD dan SMP bila ada guru yang diangkat jadi kepala sekolah tetapi tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah (cakep) atau sertifikat guru penggerak.

BACA JUGA  PLH Sekda Lepas Distribusi Logistik Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu

Sedangkan, guru yang bersertifikat guru penggerak atau sertifikat calon kepala sekolah (cakep) tetap tidak diangkat, otomatis di Dapodik (dalam sistem) kepala sekolah yang bersangkutan tidak diakui.

BACA JUGA  Puluhan Anggota Ormas Pemuda Pancasila Datangi Mapolda Jambi, Ada apa?

“Konsekuensinya, maka SD dan SMP yang bersangkutan tidak diberi kewenangan menerbitkan ijazah atau tidak diberi dana BOS, walau sudah dikuatkan dengan surat keputusan (SK) Bupati Batanghari,” terangnya.

Untuk diketahui, Dapodik atau Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan skala nasional terpadu yang merupakan sumber data pendidikan nasional. (Red)

Share :

Baca Juga

Berita

Bupati Tanjab Barat Salurkan Bantuan Bencana Banjir Di Batang Asam

Batanghari

Ketua Dekranasda Batang Hari Zulva Fadhil Arief Tampil Di Fashion Show Wastra Jambi.

Berita

DPD LAI BPAN Jambi Surati Balai Pengairan Sumatra 6 dan DPRD Provinsi Jambi

Berita

Rasa Syukur Warga Kembang Seri Baru Makan Bersama di Lokasi TMMD ke 115

Batanghari

Surprise Dari Berbagai Pihak, Koramil 415-02/Mersam Ungkapkan Ini.

Berita

Kebal Hukum! Diduga Gudang BBM Ilegal di Batanghari Masih Beroperasi

Berita

Simak Wilayah Pemadam Pada Hari Selasa, PLN Tanjab Barat

Batanghari

Emak-emak di Marosebo Ulu Nyatakan Dukungan Untuk Irwanto Caleg DPRD Batanghari