Geram! Massa Bakar 6 Peti Di Batanghari Kades Jadi Sorotan! Hitamnya Aspal Tran Desa Tanjung Tayas Impian Warga Kini Jadi Nyata Hari Pertama Ngantor, Gubernur Al Haris Halal Bihalal Dengan Ratusan Pegawai Pemprov Terungkap Pembunuhan Driver Maxim di Jambi, Begini Kronologisnya 100 Personel Satbrimob Polda Jambi di Berangkatkan Ke Papua

Home / Berita / Nasional / Tanjabbar

Senin, 13 Maret 2023 - 11:00 WIB

Partai Ummat Tanjabbar Minta Pokir DPRD Dihapuskan.

InspirasiJambi.com  Tanjabbar – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Ummat Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), meminta Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwalian Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Tanjabbar dihapuskan.

 

Ketua DPD Partai Ummat Tanjabbar, Tommy E mengatakan, berdasarkan isu yang berkembang, selama ini oknum DPRD Tanjabbar diduga menguasai dan bermain proyek melalui Pokir.

 

Memang benar berdasarkan undang-undang bahwa pokir dibenarkan tapi tidak berhak diklaim milik oleh DPRD.

 

Menurutnya, pejabat publik,  anggota DPRD tidak boleh ikut kerja proyek.

BACA JUGA  Ketua DPRD Tanjab Barat Hadiri Upacara HUT Ke-61 Bank 9 Jambi

 

“Jika sebelum menjadi anggota DPRD, mereka berprofesi sebagai kontraktor. Maka mereka harus melepaskan profesinya ketika sudah menjadi pejabat” ucap Tommy.

 

Tommy beranggapan, bahwa yang mengerjakan proyek bukanlah tugas DPRD.

 

Dikatakan Tommy, proyek harus diberi kesempatan kepada kontraktor untuk kerja, sehingga anggota DPRD fokus menjalankan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran.

 

Sebab, DPRD bukan eksekutor kebijakan, melainkan daripada pengawasan,” ungkap Politisi Partai Ummat ini.

BACA JUGA  Camat Victory Syafutra, S.STP, M.AP menutup MTQ Ke-IX Tingkat Kecamatan Sungai Bungkal Tahun 2023

 

Tommy berharap, ada sekelompok masyarakat di Tanjabbar untuk bisa menggugat Undang-Undang (UU) tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

“Kita berharap, ada masyarakat di Tanjabbar menggugat UU tersebut ke MK. Dan sepakat jika proyek Pokir dihentikan,” sebut Tommy.

 

“Secara demokratis, rakyat punya hak untuk memberikan tekanan politik untuk menghapus Pokir,” terangnya.

 

Sementara itu, secara yuridis, masyarakat bisa menggugat undang-undang yang diatur tentangnya ke MK.

 

Kemudian dikatakan politisi ummat ini, asumsi negatif cenderung dilekatkan publik kepada anggota Dewan dengan adanya pokir ini.

BACA JUGA  Lautan Massa Padati Lapangan Merdeka, Antusias Ikuti Penutupan Ajang Sungai Penuh Expo 2023

 

“Diduga jual beli pokir. Ini sangat negatif bagi citra lembaga Dewan sebagai lembaga pengawasan,” ujarnya.

 

Ia berharap, untuk APBD-P ini. Pokir  tidak lagi diberikan,  sebagaimana hal ini pernah dilakukan di daerah lain.

 

“Selain pembahasan APBD yang akan berjalan maksimal, juga aspek pengawasan Lembaga Dewan ini akan berjalan baik. Manfaat lainnya yakni wibawa lembaga ini akan terangkat kembali,” tandasnya.(red).

Share :

Baca Juga

Berita

Belum Ada Titik Terang Kasus Mayat Bocah Ditemukan Dalam Septic Tank

Berita

UMKM Milenial Launching, Al Haris Serahkan Kartu UMKM Milenial

Berita

Deklarasi Dukung Cak Imin Presiden, Kelompok Tani Tanjabtim sebut “Sayang sekali Jika kita warga NU tidak dukung Capres dari NU”

Berita

Satu Unit Mobil Pickup Diduga Pencuri Besi Cagar Budaya di Marosebo Ulu Dibakar

Berita

Diduga PT. IKU di Batanghari Lakukan Pengrusakan Pada Sempadan Sungai

Berita

Polda Jambi Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Siginjai 2022

Berita

Camat Marosebo Ulu dan Danramil 0415-02 Mersam Terlihat Harmonis dan Mesra

Batanghari

Emak-emak di Marosebo Ulu Nyatakan Dukungan Untuk Irwanto Caleg DPRD Batanghari