Naas, Banjir di Marosebo Ulu Telan Tiga Korban Sekaligus Sengit Perebutan Kursi Terakhir DPRD di Dapil 4 Batanghari, Antara Mukhsin dan Ali Ahbar Suara Ivanda Sukandar Meledak di Marosebo Ulu, Tim Ucapkan Terimakasih Baru 1 Hari, Naik Air Capai Satu Meter di Marosebo Ulu Berikut Nama-nama Caleg PPP yang Diperkirakan Raih 10 Kursi di Batanghari

Home / Berita

Minggu, 9 Oktober 2022 - 12:51 WIB

Maraknya Perdagangan Dalam Pasar Gelap di Indonesia

Oleh: M. Farhan, Mahasiswa Hukum Universitas Jambi

Email : mhmdfarhann26@gmail.com

Banyaknya barang-barang impor merk-merk ternama di dunia saat ini sedang diminati oleh konsumen di Indonesia, dari kalangan bawah hingga kalangan atas berlomba lomba untuk memakai suatu produk tersebut, bahkan ini sudah menjadi sebuah trend di Indonesia. Tentunya produk-produk impor kelas atas dijual sangat mahal di Indonesia, sehingga banyak konsumen yang memaksakan untuk membeli produk tersebut meskipun harganya mahal dan diluar kemampuannya untuk membeli, Banyak pedagang nakal yang memanfaatkan hal ini untuk menyelundupkan produk barang ke Indonesia. karena hal ini menjadi pokok masalah utama maraknya perdagangan dalam pasar gelap di Indonesia, menjadi isu serius yang harus cepat ditanggapi oleh pemerintah, karena ini merupakan suatu tindak pidana di Indonesia.

Pasar gelap di Indonesia sudah sering dilakukan oleh pedagang pedagang nakal, mereka melakukan itu agar terhindar dari pajak sehingga produk yang dijual lebih murah dan mendapatkan pembeli dan keuntungan yang banyak. Produk yang dijual juga merupakan produk impor dari luar negeri, produk pasar gelap atau black market yang dijual di Indonesia contohnya adalah Handphone. Pemicu maraknya terjadi pasar gelap ini bukan hanya dari aspek pajak atau cukai yang ditetapkan oleh pemerintah, ada hal lain juga seperti adanya barang yang tidak diperbolehkan untuk dijual belikan sesuai dengan aturan pemerintah di Indonesia, dan ada barang-barang curian yang dijual dalam transaksi tersebut tanpa ada bukti dan dokumen yang sah dari negaranya. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan terkait permasalahan ini, pemerintah membverlakukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Lalu pengaturan tentang proses baranfg masuk ke Indonesia diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan. Terkait dengan aturan tetang sanksi pidana dalam kasus penyelundupan barang impor diatur dalam pasal 103 huruf d Undang-Undang Kepabeanan.

BACA JUGA  Disinyalir PT APL Cemari Lingkungan, Plt Kadis LH : Kita Akan Turun

Banyak sekali dampak negatif dalam transaksi pasar gelap ini, tidak sedikit konsumen yang menjadi korban penipuan atas barang impor black market, contohnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan kualitas barang aslinya, tak hanya itu praktik pasar gelap ini juga menimbulkan dampak negatif kerugian bagi negara seperti negara mengalami kerugian karena penjual tidak membayar pajak sehingga negara kehilangan pendapatan nya, lalu praktik pasar gelap ini dapat memicu sulitnya pembangunan dalam ekonomi negara hal ini disebabkan karena barang yang dijual itu illegal tanpa melalui proses pendataan sehingga pemerintah dan negara sulit untuk mendata progress dari pembagunan ekonomi negara, lalu praktik pasar gelap ini juga dapat merugikan pedagang lain yang menjual barang atau produk dengan harga yang normal, sehingga dapat mematikan usaha pedagang lain yang jujur.

BACA JUGA  Muhammad Jaafar Tepis Kabar Burung, Dan Pastikan Darahnya Tetap Kuning.

Berdasarkan data yang didapat dari Kementrian Keuangan lewat Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) sejak januari hingga juli 2021 tercatat setidaknya ada 14.038 penindakan akan barang illegal impor yangt masuk ke negara Indonesia, tentunya itu bukan jumlah yang sedikit. Dari data yang tercatat, presentase rokok adalah yang tertinggi dalam penyelundupan barang illegal impor di Indonesia sebesar 41,20%. Tidak hanya itu barang-barang mewah seperti produk Handphone ternama, Tas dengan merk kelas atas dan barang-barang mewah impor lainnya juga banyak yang diselundupkan di Indonesia dan dijual dengan harga yang lebih murah karena mereka menghindari produk mereka dari pajak dan cukai. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dalam menghadapi isu dan kasus praktik pasar gelap produk illegal ini, karena kerugian yang didapat negara juga cukup besar, lalu konsumen juga bisa dapat merasakan dampak negatifnya. (*)

BACA JUGA  Camat Marosebo Ulu dan Danramil 0415-02 Mersam Terlihat Harmonis dan Mesra

 

Share :

Baca Juga

Berita

Kemacetan Pal 10 Kota Jambi, Ditlantas Polda Jambi Tindak Lanjuti Truk Batu Bara

Berita

PORTAL PEMBATAS JALAN DIDESA PEMATANG PAUH DIRUSAK ORANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

Berita

Mogok Kerja, Pekerja SPBU Sungai Puar Tuntuk Hak Mereka

Berita

7 Tersangka Korupsi Pembangunan Puskesmas Bungku Ditetapkan, Termasuk Kadinkes Batanghari

Batanghari

Sah !! Serah Terima Jabatan Kepala Desa Mekar Sari Berjalan Sukses.

Batanghari

Bupati Batang Hari Menghadiri Kegiatan Panen Raya Padi Sawah Di Desa Teluk Leban Kecamatan Marosebo Ulu.

Berita

Heboh Penemuan Buaya di Marosebo Ulu Batanghari

Berita

Cegah Lakalantas, Polantas Batanghari Pasang Spanduk Himbauan di Titik Rawan