9 Pejabat Utama Polres Batanghari Lakukan Serah Terima Jabatan Kapolda Jambi Pimpin Upacara Hut ke 42 Satuan Pengamanan LSM GPKJ Laporkan Dugaan Mark Up Anggaran HUT Batanghari  Heri Fitriansyah : 21 Usulan Masyarakat Parit Culum 1 Akan Dibawa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan Diduga Penggunaan Anggaran Dana Desa di Renah Mendaluh Tidak Ada Pengawasan

Home / Berita

Minggu, 9 Oktober 2022 - 12:51 WIB

Maraknya Perdagangan Dalam Pasar Gelap di Indonesia

Oleh: M. Farhan, Mahasiswa Hukum Universitas Jambi

Email : mhmdfarhann26@gmail.com

Banyaknya barang-barang impor merk-merk ternama di dunia saat ini sedang diminati oleh konsumen di Indonesia, dari kalangan bawah hingga kalangan atas berlomba lomba untuk memakai suatu produk tersebut, bahkan ini sudah menjadi sebuah trend di Indonesia. Tentunya produk-produk impor kelas atas dijual sangat mahal di Indonesia, sehingga banyak konsumen yang memaksakan untuk membeli produk tersebut meskipun harganya mahal dan diluar kemampuannya untuk membeli, Banyak pedagang nakal yang memanfaatkan hal ini untuk menyelundupkan produk barang ke Indonesia. karena hal ini menjadi pokok masalah utama maraknya perdagangan dalam pasar gelap di Indonesia, menjadi isu serius yang harus cepat ditanggapi oleh pemerintah, karena ini merupakan suatu tindak pidana di Indonesia.

Pasar gelap di Indonesia sudah sering dilakukan oleh pedagang pedagang nakal, mereka melakukan itu agar terhindar dari pajak sehingga produk yang dijual lebih murah dan mendapatkan pembeli dan keuntungan yang banyak. Produk yang dijual juga merupakan produk impor dari luar negeri, produk pasar gelap atau black market yang dijual di Indonesia contohnya adalah Handphone. Pemicu maraknya terjadi pasar gelap ini bukan hanya dari aspek pajak atau cukai yang ditetapkan oleh pemerintah, ada hal lain juga seperti adanya barang yang tidak diperbolehkan untuk dijual belikan sesuai dengan aturan pemerintah di Indonesia, dan ada barang-barang curian yang dijual dalam transaksi tersebut tanpa ada bukti dan dokumen yang sah dari negaranya. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan terkait permasalahan ini, pemerintah membverlakukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Lalu pengaturan tentang proses baranfg masuk ke Indonesia diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan. Terkait dengan aturan tetang sanksi pidana dalam kasus penyelundupan barang impor diatur dalam pasal 103 huruf d Undang-Undang Kepabeanan.

BACA JUGA  Satu Anggota Komcad Ikut Menyukseskan Program TMMD ke 115 di Desa Kembang Seri Baru

Banyak sekali dampak negatif dalam transaksi pasar gelap ini, tidak sedikit konsumen yang menjadi korban penipuan atas barang impor black market, contohnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan kualitas barang aslinya, tak hanya itu praktik pasar gelap ini juga menimbulkan dampak negatif kerugian bagi negara seperti negara mengalami kerugian karena penjual tidak membayar pajak sehingga negara kehilangan pendapatan nya, lalu praktik pasar gelap ini dapat memicu sulitnya pembangunan dalam ekonomi negara hal ini disebabkan karena barang yang dijual itu illegal tanpa melalui proses pendataan sehingga pemerintah dan negara sulit untuk mendata progress dari pembagunan ekonomi negara, lalu praktik pasar gelap ini juga dapat merugikan pedagang lain yang menjual barang atau produk dengan harga yang normal, sehingga dapat mematikan usaha pedagang lain yang jujur.

BACA JUGA  Kapolda Jambi Pimpin Upacara Hut ke 42 Satuan Pengamanan

Berdasarkan data yang didapat dari Kementrian Keuangan lewat Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) sejak januari hingga juli 2021 tercatat setidaknya ada 14.038 penindakan akan barang illegal impor yangt masuk ke negara Indonesia, tentunya itu bukan jumlah yang sedikit. Dari data yang tercatat, presentase rokok adalah yang tertinggi dalam penyelundupan barang illegal impor di Indonesia sebesar 41,20%. Tidak hanya itu barang-barang mewah seperti produk Handphone ternama, Tas dengan merk kelas atas dan barang-barang mewah impor lainnya juga banyak yang diselundupkan di Indonesia dan dijual dengan harga yang lebih murah karena mereka menghindari produk mereka dari pajak dan cukai. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dalam menghadapi isu dan kasus praktik pasar gelap produk illegal ini, karena kerugian yang didapat negara juga cukup besar, lalu konsumen juga bisa dapat merasakan dampak negatifnya. (*)

BACA JUGA  Praktek Mafia Tanah Subur di Batanghari, Pemerintah Dinilai Lakukan Pembiaran

 

Share :

Baca Juga

Berita

Sengketa Perdagangan Internasional Atas Pendomplengan Merek Starbucks

Berita

Hasil Uji Laboratorium, PT APL Terbukti Melakukan Pencemaran Limbah ke Sungai Batanghari 

Berita

Camat Tungkal Ulu Sosialisasi Menurunkan Angka Stunting.

Batanghari

Jalin Silaturahmi dan Cek Kondisi Kamtibmas, Kapolres Batanghari Kunjungi Polsek Maro Sebo Ulu

Berita

HUT Lantas ke 67, Ratusan Paket Sembako Dibagikan Ditlantas Polda Jambi ke Masyarakat

Berita

PPK Ormawa Imatika FKIP UNJA Membuat Program Desa Cerdas Bertajuk Desa Cendekia

Berita

LBH RI Nyatakan Dukungan ke Jumiwan Aguza Untuk Jadi Calon Bupati Bungo 2024

Berita

22 Mahasiswa UNJA Ikut Menyukseskan Program TMMD ke – 115 di Kembang Seri Baru