Dr Ansori Terpilih Sebagai Ketua Asosiasi Pengurusan Tinggi Agama Islam Swasta Bunda Zulva Fadhil Hadiri Penutupan Gebyar Ramadhan 2024 Kadis PDK Batanghari Bungkam, Masyarakat Sebut Pelantikan Nova Mencoreng Nama Baik Bupati Dinas PDK Batanghari Tutup Mata, Pelaku Penggelapan Aset Sekolah Kembali Jadi Kepala Sekolah Ditpolairud Polda Jambi Gelar Buka Puasa Bersama Anak-anak Masjid Al-Ikhlas

Home / Batanghari

Jumat, 2 Desember 2022 - 17:07 WIB

Disinyalir Beroperasi Tanpa Izin, Adrianus : KLHK Harus Gerak Cepat Turunkan Gakkumnya

JAMBI – Setidaknya ada perusahaan perkebunan sawit di Provinsi Jambi yang diduga masih nekat melakukan pembabatan hutan atau pembukaan lahan, walau izin atau persetujuan pelepasan kawasan hutannya telah dicabut.

Aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan ini bisa dipidanakan.

Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Adiranus Eryan dikutip dari Betahita.id (2/2/22) menganggap, bila benar dan terbukti melakukan kegiatan pembukaan lahan di atas areal izin yang telah dicabut, maka kegiatan itu masuk dalam kategori pelanggaran pidana.

Karena kegiatannya dilakukan tanpa izin–karena izinnya telah dicabut. Adrianus menganggap pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) semestinya bisa melakukan tindakan.

“Semestinya bisa langsung ditindak. perusahaan ini bisa langsung dilaporkan tindak pidana. Sebenarnya KLHK bisa langsung gerak dengan menurunkan Polhut dan Gakkumnya,” ujar Adrianus, dikutip pembicaraannya Senin (31/1/2022).

Menurut Adri, dilihat dari perspektif hukum, ketika perizinannya dicabut maka perusahaan pemegang izin haruslah angkat kaki. Apabila pihak perusahaan masih nekat beroperasi di saat izinnya sudah dicabut maka hal tersebut sudah bisa dianggap tindak pidana.

BACA JUGA  Bupati Batanghari Lepaskan 784 Kontingen Pada Porprov ke-XXIII

Tampak areal bertutupan hutan di areal ex perusahaan dibabat, diduga pembabatan hutan ini dilakukan untuk pembukaan lahan perkebunan sawit.

“Sudah masuk tindak pidana, bisa segera ditindak. Tinggal tunggu saja tindak lanjutnya seperti apa,” tandasnya.

Dalam kasus ini, lanjut Adri, perusahaan itu melanggar Pasal 50 ayat 2 terutama huruf a dan c juncto Pasal 78 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selain itu juga melanggar Pasal 12 huruf b dan c juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Dua pasal itu setidaknya. Tapi untuk lebih jelasnya harus melihat perbuatannya apa saja di lapangan. Kalau IPKH-nya (Izin Pelepasan Kawasan Hutan sekarang disebut Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan) dicabut, statusnya kembali menjadi kawasan hutan. Kegiatan di atasnya dilakukan tanpa alas hak (karena sudah dicabut),” ujar Adri.

BACA JUGA  Muhammad Jaafar Tepis Kabar Burung, Dan Pastikan Darahnya Tetap Kuning.

Adrianus berharap KLHK bisa lebih transparan terhadap pencabutan izin konsesi kawasan hutan, terutama mengenai tindak lanjut pascapencabutan izin. Karena, menurut Adri, pencabutan izin saja tidaklah cukup. Harus ada tindak lanjutnya demi memastikan pelaku usaha tidak terus berkegiatan atau berkilah dan lain sebagainya.

Perlu diketahui, sejak dicabutnya izin atau dibatalkan nya izin lokasi pada Maret 2003 lalu, sebenarnya secara yuridis pihak perusahaan tersebut tidak lagi mempunyai hak dalam bentuk apapun atas tanah dimaksud.

Dalam Perpres RI no 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pada pasal 7 sudah jelas diuraikan, begitu juga pada PP no 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, yang menjadi catatan adalah, pendayagunaan tanah terlantar diberikan kepada masyarakat atau kelompok tani melalui Program TORA.

BACA JUGA  Suara Mendekati Hampir 4.000an, Irwanto Dipastikan Duduk di DPRD Batanghari

Keanehan yang terjadi dilapangan, pihak perusahaan dikonfirmasi , mengatakan kondisi perkebunanya sekarang telah mengantongi izin, sekarang dalam tahap pengurusan HGU, izin IUP-B dan AMDAL sudah selesai, pengakuannya.

Yang menjadi pertanyaan, izin yang telah mati berdasarkan kesepakatan bersama pemerintah Pemprov dan Pemkab pada Mei 2006, yang ditandatangani Mentri Kehutanan RI dan Badan Pertanahan Nasional pada Maret 2003, bisa menjadi hidup kembali.

Areal tersebut, sekarang masih dikuasi oleh corporat, yang menurut mereka telah mengantongi izin.

Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada komentar ataupun pernyataan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani mengenai temuan ini. Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada yang bersangkutan via pesan teks belum mendapat respon apapun.

Share :

Baca Juga

Batanghari

Cegah Stunting, Pemdes Sungai Lingkar Salurkan Bantuan Sembako

Batanghari

HUT ke-5, Media Online Zona Jambi Adakan Sunatan Massal Gratis

Batanghari

Semarakkan HUT RI, Pemdes Terusan Adakan Berbagai Lomba

Batanghari

Bupati Batanghari Fadhil Arief Pimpin Upacara HUT Satpol PP, Satlinmas dan Damkar Tahun 2023

Batanghari

Bupati Batanghari Mhd Fadhil Arief Menghadiri Peringati Hari Anak Nasional Ke 39 Tahun 2023

Batanghari

Dihadiri Asisten I, MTQ Tingkat Kecamatan Marosebo Ulu Resmi Dibuka

Batanghari

Bupati Batanghari Diwakili M Rifai Buka Festival Tapa Malenggang

Batanghari

Bunda Zulva Fadhil Hadiri Penutupan Gebyar Ramadhan 2024