Izin Pabrik Sawit di Simpang Sungai Rengas Diduga Langgar Perda Tata Ruang, Pemda Batanghari Dinilai Kontradiktif

Avatar

- Redaksi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 20:32

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BATANGHARI, JAMBI — Keputusan Pemerintah Kabupaten Batang Hari menerbitkan izin pembangunan Pabrik Kelapa Sawit milik PT Aktar Cahaya Agung di Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, mengundang pertanyaan serius.

Pasalnya, lokasi pembangunan pabrik tersebut justru berada di kawasan yang secara jelas tidak diperuntukkan bagi kegiatan industri, sesuai aturan yang dibuat oleh Pemda sendiri.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pembangunan pabrik kelapa sawit ini berlangsung tidak jauh dari Puskesmas Sungai Rengas. Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011–2031, khususnya Pasal 38 ayat (1) dan (2), kawasan perkotaan Simpang Sungai Rengas ditetapkan sebagai pusat permukiman, perdagangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan jasa — bukan kawasan industri.

BACA JUGA :  Peduli Bencana, Organisasi WIM Bergerak Salurkan Bantuan di Kerinci dan Sungai Penuh

Daftar fungsi kawasan yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut sama sekali tidak mencantumkan pembangunan pabrik kelapa sawit. Justru diatur secara rinci bahwa kawasan ini dikembangkan untuk pusat perdagangan, perkantoran, pelayanan kesehatan, pendidikan, permukiman, dan sarana umum lainnya.

Ketika dikonfirmasi, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengklaim seluruh perizinan telah lengkap. “Benar itu sudah terbit semua izin tata ruang dan izin amdal, jadi sudah lengkap semua perizinan. Sisanya tinggal berproses,” demikian keterangan pihak DPMPTSP, Kamis (22/10/2026).

BACA JUGA :  Polres Batanghari Bongkar Sindikat Pelangsir Solar Bersubsidi, Seorang Pria Ditangkap!

Namun pernyataan tersebut justru memicu keraguan. Jika Perda secara tegas mengatur fungsi kawasan ini bukan untuk industri, bagaimana mungkin izin tata ruang tetap diterbitkan? Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Masyarakat mempertanyakan konsistensi penegakan aturan. Pembangunan pabrik kelapa sawit di kawasan yang direncanakan sebagai pusat permukiman dan pelayanan publik berisiko menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, sekaligus mengubah wajah tata ruang yang telah direncanakan untuk kesejahteraan umum.

BACA JUGA :  Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno Perintahkan BKD Muaro Jambi Segera Berikan SK Penetapan NIP Honorer yang Lulus PPPK

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari terkait dugaan pelanggaran peraturan daerah ini. Publik berharap instansi berwenang segera meninjau ulang perizinan tersebut dan memberikan penjelasan terbuka agar aturan tidak sekadar menjadi tulisan mati yang dilanggar oleh pembuatnya sendiri.

Berita Terkait

Keluarga Besar Bank Jambi Berduka atas Wafatnya Pegawai Cabang Sungai Rengas Rio Manurung
FJM Jambi dan SKK Migas Jalin Kemitraan, Pemberitaan Migas Harus Tetap Kritis dan Berpihak pada Publik
62 Jurnalis FJM Jambi Bertolak ke Jakarta, Sinergi Media dan Hulu Migas demi Pemberitaan Energi yang Seimbang
PFI Jambi di Pameran TAUT : Fotografi Jurnalistik, Lebih dari Sekedar Gambar-Bercerita dengan Cahaya
Gubernur Jambi Evaluasi Penanganan Karhutla di Batang Hari, Rekomendasikan Hujan Buatan untuk Tahura
Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Resmi Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
MUSDA I DPD Putri Provinsi Jambi Sukses di Gelar, Jhon Herman Terpilih Secara Aklamasi Periode 2026-2030
Rangkaian HUT ke-4 Media Inspirasi Jambi, Pimpinan Redaksi Serahkan Bantuan Sembako ke Warga Layak
Berita ini 129 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:31

Difasilitasi Jindi SJB di TRG, Mont D’Or Oil Tungkal Ltd Salurkan Gas Pertama dari Sumur SEM#1 ke PT PGN

Selasa, 10 November 2026 - 23:26

Perkuat Ketahanan Energi Nasional, FJM Jambi dan SKK Migas-KKKS Sukses Gelar Media Gathering 2026 di Jakarta

Senin, 9 November 2026 - 19:24

Kepala SKK Migas Sumbagsel Tegaskan Peran Strategis Media Jaga Ketahanan Energi

Senin, 9 November 2026 - 19:19

Satu Langkah Satu Energi: 62 Jurnalis Jambi Perkuat Literasi Migas di Jakarta

Senin, 9 November 2026 - 18:54

Hargai Sikap Kritis Pers, SKK Migas Siapkan Apresiasi bagi 10 Media Teraktif

Senin, 9 November 2026 - 17:09

Sinergi Hulu Migas dan Pers, FJM Jambi Gelar Media Gathering 2026 di Ancol

Senin, 9 November 2026 - 08:13

Anggota FJM Jambi ke Jakarta, Kawal Transparansi Migas dan Ketahanan Energi Nasional

Kamis, 5 November 2026 - 16:57

PHR Zona 1 dan Gubernur Jambi Bersinergi Optimalkan Potensi Migas

Berita Terbaru