BATANGHARI – Pada Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari, Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati tahun anggaran 2023, Selasa (17/04/2024).
Sirojudin juga mengatakan bahwa DPRD Batanghari mendorong pemda melalui Dinas PUTR Kabupaten Batanghari untuk memaksimalkan pencapaian realisasi PAD, dimana tahun 2023 yang diberikan target oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 1.305.071.840 hanya terealisasi sebesar 55,89% atau Rp. 729.383.000.
“Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022, capaian target tidak terwujud selain optimalisasi juga perlu kita kasih program dalam upaya peningkatan PAD seiring dengan ditetapkan nya Perda Kabupaten Batanghari nomor I tahun 2024 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah,” terang Siroj.
Sirojudin menerangkan, terhadap belasan kegiatan fisik yang telah ditetapkan menjadi progam dan kegiatan Dinas PUTR Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2023, namun tidak dapat dilaksanakan.
“DPRD Batanghari meminta Dinas PUTR agar melakukan perencanaan matang dalam penyusunan program atau kegiatan dan problematika seperti ini, menjadi bahan evaluasi agar permasalahan ini kedepannya tidak terulang lagi,” katanya.
DPRD Kabupaten Batanghari mengingatkan, perencanaan pembangunan gedung Islamic Center Kabupaten Batanghari yang menelan anggaran puluhan milyar agar betul-betul dilaksanakan secara program dan terencana sesuai peraturan perundang-undangan agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan umum.
Siroj Kembali menerangkan, penyusunan dokumen dan revisi perencanaan daerah tentang perencanaan tata ruang wilayah daerah Kabupaten Batanghari yang saat ini sedang berproses, agar pemerintah daerah khususnya melalui Dinas PUTR Kabupaten Batanghari berhati-hati dan selalu membangun koordinasi antara pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Pemerintah provinsi Jambi, lembaga atau OPD terkait termasuk bersinergi dengan DPRD Kabupaten Batanghari agar dalam penyusunan dokumen tersebut sesuai mekanisme dan tahapan peraturan perundang-undangan sehingga dikemudian hari tidak menyisakan permasalahan hukum,” ungkapnya.
