Oleh: Rafif Zharifelno Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Jambi
Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km², serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan penduduk mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, serta negara beragama Islam terbanyak di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia adalah negara multiras, multietnis, dan multikultural di dunia, seperti halnya Amerika Serikat.
Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar berkembang. Sebagai negara berpenghasilan menengah & anggota G-20, Indonesia tergolong ke dalam negara industri baru. Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-17 di dunia berdasarkan PDB nominal dan terbesar ke-7 dalam hal PDB Keseimbangan Kemampuan Berbelanja (KKB). Pada tahun 2019, ekonomi Internet Indonesia mencapai US$40 miliar, dan diperkirakan akan mencapai US$130 miliar pada tahun 2025.
Setelah krisis moneter 1997, pemerintah mengambil alih sebagian besar aset sektor swasta melalui akuisisi pinjaman bank bermasalah dan aset perusahaan melalui proses restrukturisasi utang dan perusahaan yang ditahan dijual untuk privatisasi beberapa tahun kemudian. Sejak 1999, ekonomi Indonesia telah pulih. Pertumbuhan telah meningkat menjadi lebih dari 4–6% dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2012, Indonesia menggantikan India sebagai ekonomi G-20 dengan pertumbuhan tercepat kedua, di belakang Tiongkok.
Pada tahun 2021, produk domestik bruto Indonesia tumbuh 3,69%, karena penghapusan pembatasan COVID-19 serta rekor ekspor tertinggi yang didorong oleh harga komoditas yang lebih kuat.
Situasi global yang perlu diwaspadai adalah potensi berakhirnya era ledakan komoditas bahan mentah yang diekspor ke luar negeri (commodity booming) pada akhir 2023. Situasi ini dipengaruhi karena potensi pelemahan ekonomi dunia dan ancaman stagflasi. Stagflasi adalah kondisi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah dan angka pengangguran yang tinggi. Kondisi ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga-harga atau inflasi.
Secara teori, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ditunjang oleh tiga hal, yaitu konsumsi rumah tangga, ekspor/impor, pengeluaran pemerintah, dan investasi. Jika situasi ekspor komoditas kembali dalam situasi normal dan beberapa negara masuk ke dalam resesi, otomatis demand akan menurun. Dampaknya, inflasi dalam negeri akan naik karena uang yang beredar tidak mampu membeli komoditas yang berlimpah tersebut.
Selain itu rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga (fed fund rate) yang diperkirakan hingga tujuh kali pada 2022. Hal itu dalam rangka antisipasi kenaikan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir yang telah menyentuh 7,9 persen (yoy) per Maret 2022.
Naiknya fed fund rate itu berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab, dapat memicu keluarnya modal asing di pasar surat utang karena spread antara yield SBN dan yield treasury di tenor yang sama semakin menyempit. Sehingga, investor asing cenderung mengalihkan dana ke negara maju, memicu capital outflow di pasar negara berkembang (emerging market).
Karena itu, Hergun meminta agar di tengah kondisi ekspor di 2023 yang tidak menentu, pemerintah harus bisa menjaga iklim investasi di Indonesia agar tetap kondusif. Sehingga, tidak mudah terjadi capital outflow tersebut.
Di tengah situasi global yang tidak menentu itulah, DPR bersama pemerintah telah menyusun beberapa strategi keluar (exit strategy) sebagai cara untuk keluar dari potensi krisis. Ditambah, menurut laporan IMF, setidaknya akan ada 40 negara di mana perekonomiannya dipastikan akan mengalami resesi. Krisis keuangan ini akan berlanjut ke krisis pangan, krisis energi, hingga krisis sosial.
DPR pun memahami hal ini. Untuk mencegah terjadinya krisis sosial karena melonjaknya harga energi di tingkat global, anggaran subsidi energi pun dinaikkan hingga Rp502 triliun. Hal itu sebagai kompensasi tidak dinaikkannya harga subsidi, terutama BBM dan LPG. Karena itu, DPR mendorong agar subsidi energi dari bersifat terbuka menjadi bersifat tertutup.
“Dengan cara memvalidasikan data penerima subsidi terlebih dahulu agar tepat sasaran,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman.
Strategi selanjutnya adalah dengan melakukan penghematan anggaran di seluruh kementerian/lembaga hingga Rp24,5 triliun untuk anggaran yang tidak prioritas. Menkeu Sri Mulyani menegaskan cadangan tambahan anggaran ini untuk meredam gejolak ekonomi global akibat kenaikan harga pangan dan energi.
Strategi terakhir adalah DPR bersama pemerintah terus mendorong agar inklusi keuangan melalui pengintegrasian data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data perpajakan melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) segera direalisasikan, khususnya bagi warga yang sudah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. (*)
