INSPIRASIJAMBI.COM – Seperti halnya sikap Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS yang menolak kenaikan harga BBM, Syaiful Maliki Arief Ketua DPW PKS Papua Barat menyatakan bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah melukai masyarakat.
Ketua DPW PKS Papua Barat itu, juga konsisten dengan keputusan menolak naiknya harga Pertalite, Solar, dan Pertamax, Kamis (8/9/2022).
Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.850 per liter, dan Dexlite Rp. 17.750 per liter.
Menurut Syaiful pemerintah harus menghitung dampak kenaikan BBM bagi masyarakat.
“Pemerintah pusat harus menghitung dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat. Bahwa kenaikan harga BBM pasti disertai dengan kenaikan harga transportasi dan harga bahan pokok lainnya,” ungkap Syaiful yang juga sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat.
Ia juga menambahkan bahwa dengan kenaikan harga BBM kali ini berdampak secara langsung kepada perekonomian masyarakat asli Papua.
“Masyarakat lokal mama-mama Papua pasti ikut merasakan dampak kenaikan BBM dimana ongkos transportasi membawa hasil jualannya ke pasar semakin mahal ditambah lagi daya beli masyarakat yang menurun.”
Syaiful mengungkapkan mama-mama Papua yang membawa dagangan sayur mayur dari perkampungan mengalami dilema saat ini.
“Dilemanya mau kasih naik harga jualan nanti tidak ada yang beli, sementara ongkos transportasi dan kebutuhan pokok sudah pada naik.”
Tidak hanya itu, ia juga menilai bahwa pemberian bantuan langsung tunai tidak bisa menjadi solusi saat ini.
“Bahwa dampak kenaikan BBM tidak bisa selesai hanya dengan memberikan BLT ke nasyarakat. BLT (Bantuan Langsung Tunai) hanya sementara tapi kenaikan harga akibat naiknya harga BBM permanen,” tegas Syaiful.
Oleh karena itu, Syaiful Maliki Arief berharap pemerintah meninjau ulang keputusan menaikkan harga BBM subsidi kali ini.
Sumber: PKS.ID
